: +62 (21) 7560929 | SMS : 0822-9830-5011 English Bahasa Kontak Intra Search

Berita

Peran LIPI sebagai Pengkaji Bahan Kimia Konvensi Rotterdam


Administrator, 21 Juli 2021

Serpong, Humas LIPI. Yenny Meliana dari Pusat Penelitian Kimia – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2 Kimia – LIPI), pada Senin (19/7) menyampaikan materi dengan judul Peran LIPI sebagai tim Pengkaji Bahan Kimia dalam Focus Group Discussion Implementasi Konvensi Rotterdam di Indonesia. Kepala P2 Kimia tersebut memaparkan perkembangan peran LIPI dan implementasi di Indonesia.

Melly, demikian kerap disapa merupakan salah satu anggota tim yang mereviu bahan-bahan kimia yang disebut Chemical Review Committee (CRC) di Konvensi Rotterdam. CRC adalah badan tambahan dari Konvensi Rotterdam yang dibentuk untuk meninjau bahan kimia dan formulasi pestisida, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Konvensi dalam Annex II dan IV. CRC membuat rekomendasi kepada Konferensi Para Pihak/ Conference of Parties (COP) untuk mencantumkan bahan kimia tersebut dalam Annex III.

Sebagai anggota CRC, Melly banyak berperan penting untuk membuat rekomendasi juga mendapat pengalaman dengan negara-negara lain. “Kriteria membuat daftar bahan-bahan kimia dalam Annex III sangat banyak pertimbangan seperti bukti kejadian, formulasi yang serupa, pembatasan penanganan, dan sebagainya,” ujar Kepala P2 Kimia – LIPI.

Pemerintah Indonesia sudah meratifikasi atau menjadi anggota dalam Konvensi Rotterdam, dan menjalankan kewajiban di dalam konvensi tersebut. 

Konvensi Rotterdam yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2013, tentang prosedur persetujuan atas dasar informasi awal untuk bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu dalam perdagangan internasional dan implementasinya di Indonesia.

Pada Konvensi Rotterdam tidak ada pelarangan dan ditekankan bagaimana melakukan perdagangan internasional baik ekspor atau pun impor. Bagaimana penerapannya di Indonesia, sudah diatur di dalam peraturan nasional dalam UU No. 10 Tahun 2103. Sedangkan peraturan pemerintah (PP) telah terkait pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3), sejak tahun 2021.

“Jika bahan kimia dicantumkan di Annex III Konvensi Rotterdam, bukan berarti dilarang di dalam perdagangan internasional, tetapi bila ingin melarang diserahkan ke negara masing-masing,” ungkapnya.

“Seperti Indonesia, jika kita ingin mendaftarkan bahan-bahan kimia yang ada di daftar Annex III, itu masih boleh dilakukan melalui perdagangan internasional antar negara. Syaratnya, harus berbagi informasi berkenaan dengan bahan kimia tersebut, kemudian jumlahnya, digunakan buat apa. Apabila di negara Indonesia atau negara lain memperketat atau melarang, tujuannya untuk melindungi dalam negeri negara masing-masing,” jelasnya.

Konvensi Rotterdam membahas bahan kimia yang ada di dunia.  “Bahan kimia yang ada indikasi mengganggu kesehatan dan lingkungan. Seperti lebih ke arah pestisida atau bahan-bahan yang banyak digunakan untuk industri. Kemudian yang secara data atau secara kajian ilmiah itu bisa memberikan efek-efek yang tidak baik untuk manusia dan lingkungan,” tutup Melly.

Dalam FGD tersebut, hadir Yunik K. Purwandari dari Direktorat Pengelolaan B3, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan B3, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan topik kebijakan dan implikasi ratifikasi Konvensi Rotterdam di Indonesia. Turut hadir pula Awidya Santikajaya, Counsellor Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk PBB (PTRI) di Jenewa, yang membahas implementasi konvensi Rotterdam di Indonesia dalam Kancah Global. (hrd/ ed. adl)

ZONA INTEGRITAS