: +62 (21) 7560929 | SMS : 0822-9830-5011 English Bahasa Kontak Intra Search

Berita

Pembahasan Reward and Punishment Layanan Publik LIPI


Administrator, 16 Juli 2019

Serpong, Humas LIPI. Pelaksana Tugas Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Hubungan Masyarakat (BKHH) LIPI, Mila Kencana selaku Ketua Pokja Layanan Publik LIPI telah mengundang beberapa kelompok kerja (pokja) LIPI yang terkait layanan untuk hadir pada Selasa, 16 Juli 2019 di Ruang Rapat lantai 2 Pusat Penelitian Kimia LIPI dalam agenda pembahasan mekanisme reward dan punishment layanan publik LIPI. Mila yang berhalangan hadir diwakili oleh Kepala Bagian Humas, Dwie Irmawaty Gultom. Irma yang membuka dan sekaligus memimpin rapat ini menyampaikan terimakasih atas kehadiran para ketua pokja dan mengharapkan masukan-masukan atau perbaikan dalam penyusunan mekanisme reward and punishment layanan publik  LIPI.

Mekanisme pemberian reward and punishment layanan publik termasuk usulan tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).  “Mengapa perlu diberikan reward dan punishment?," tanya Hiskia dari Inspektorat LIPI. "Tujuannya adalah untuk meningkatkan layanan publik," jelasnya. Jika petugas layanan layanan publik menerima reward and punishment, ada indikator seperti hukum pada peneliti. Tentunya standar hukumnya berkaitan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 tentang disiplin aparatur sipil negara (ASN). "Sebenarnya di LIPI sudah mendapatkan sistem reward yaitu berupa tunjangan kinerja (tukin)dan punishmentnya tergantung dari kinerja, seperti pemotongan tukin,” lanjut Hiskia.  Jadi mekanisme reward dan punishment layanan publik harus dibedakan dengan tunjangan kinerja.  Pemberian reward dan punishment harus dipastikan ranahnya dan tidak melanggar peraturan kepala (perka) yang ada. Misalnya mencegah pelayanan publik yang rawan gratifikasi, satuan layanan harus tertulis “tidak menerima pungutan” untuk menghindari bentrokan kepentingan.

Menurut Srining Widati dari BKHH, pemberian reward dan punishment bisa dilihat dari 2 sisi yaitu petugas dan penerima layanan. Standar layanan yang ditetapkan harus jelas dalam pemberian layanan (prosedur, berbayar atau gratis, umum atau terbatas). Target pedoman mekanisme reward dan punishment harus sudah ada, termasuk penilaian tiap tahun bagi petugas layanan publik. Perka LIPI tahun 2015 tentang standar layanan minimal, setiapo satker sudah memiliki dan setiap tahun harus dievaluasi. LIPI telah mengeluarkan aturan tentang kompensasi terhadap petugas pelayanan minimal.

Ajib Haryanto dari Pusat Pelayanan Inovasi dan IPTEK (PPII) mengusulkan reward diberikan apabila petugas layanan memeberikan kepuasan layanan yang dibuat melalui nilai pencapaian target minimal yang sudah ditentukan atau petugas layanan mampu menciptakan inovasi yang meningkatkan kemudahan dan kualitas layanan LIPI secara korporat. 

Dari usulan-usulan sepanjang diskusi tersebut disimpulkan bahwa mekanisme pemberian reward and punishment dapat dilakukan oleh kepala satuan kerja (satker) yang melakukan pengawasan kepada staf pelaksanaan pelayanan publik. Kepala satker dapat membentuk tim untuk melakukan pemantauan pelaksanaan layanan di satkernya masing-masing. Penilaian dapat dilakukan oleh pokja layanan publik (BKHH) dengan melibatkan rekomendasi penilaian dari kepala satker dan manager kawasan. Pokja perlu menyiapkan instrumen penilaian dan pemeringkatan. Setelah ada finalisasi mekanisme reward and punishment, tim pokja akan mensosialisasikan kepada seluruh satker LIPI terkait layanan publik. (es/ ed. adl)

ZONA INTEGRITAS