: +62 (21) 7560929 | SMS : 0822-9830-5011 English Bahasa Kontak Intra Search

Berita

Kolaborasi Peneliti dan Pemprov Banten


Administrator, 04 Maret 2021

Serpong, Humas LIPI. Himpunan Peneliti Indonesia (Himpenindo) Provinsi Banten menyelenggarakan acara pengukuhan pengurus dan acara webinar dengan topik Peran Peneliti dan Dukungan Riset untuk Pembangunan Daerah pada Rabu (3/3). “Webinar ini dimaksudkan sebagai forum komunikasi dan berbagi informasi antara Provinsi Banten, peneliti, akademisi, dan masyarakat Banten terkait kontribusi ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dalam pembangunan Provinsi Banten,” terang ketua panitia Salim Mustofa dalam laporannya.

Sejak awal berdiri pada 10 Desember 2020, Himpunan Peneliti Indonesia Provinsi Banten (HPB) sudah berkomitmen untuk bersinergi dengan pemerintah daerah Banten dalam menopang pembangunan di Provinsi Banten. Dalam sambutannya, Ketua HPB Lukman Salahuddin, mengungkapkan perlunya memberi kesempatan kepada peneliti untuk berkibar. “Barangkali selama ini banyak peneliti yang tidak tahu ke mana langkah penelitian selanjutnya atau strategis apa yang mesti difokuskan,” ungkapnya.

Dirinya berharap agar pemerintah berperan untuk memfasilitasi, menginkubasi, dan membuat kebijakan lain yang mendukung. “Melalui Himpenindo ini, saya berharap peneliti lebih produktif, membanggakan, pemberi solusi permasalahan, dikenal karyanya, dan diapresiasi oleh kepala daerah maupun seluruh pemangku kepentingan,” imbuh Ketua HPB.

Sebagai pembukaan, Sekretaris Jenderal Himpenindo Pusat, Husein Avicenna Akil, menyampaikan, dengan adanya Himpenindo Provinsi Banten ini, dapat memberikan manfaat bagi provinsi Banten. “Kita tunjukkan bahwa kita bisa berkerja sama dengan semua ilmuwan yang ada di Provinsi Banten ini,” tegasnya.

“Di Banten ini ada kawasan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek) yang merupakan gudangnya ilmuwan, maka bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya karena Puspiptek merupakan suatu ikon terbaik yang ada di negara kita, juga menjadi motor untuk kepenelitian bagi peneliti yang ada di Indonesia,” Akil mengingatkan.

Menginjak ke acara inti webinar, Peneliti Utama Pusat Penelitian Kimia Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Silvester Tursiloadi, memandu paparan dua narasumber, yaitu Linda Al Amin Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D) Jawa Barat, dan Muhtarom Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten.

Pembicara pertama, Linda Al Amin mengatakan, apa pun yang dilakukan oleh BP2D ini harus jelas kebermanfaatannya dan tujuannya bagi perangkat daerah. “Antara lain BP2D menyusun kajian penelitian yang bisa dimanfaatkan oleh perangkat daerah,” ujarnya mengawali.

BP2D adalah penghubung antara pemerintah provinsi dengan berbagai perguruan tinggi, lembaga litbang, masyarakat, media, dan komunitas yang terkait dengan penyediaan kajian, iptek, inovasi, dan penelitian. “Berbagai hasil kajian dari BP2D maupun kolaborasi dari perguruan tinggi dan litbang langsung kami diseminasikan dan disaksikan seluruh perangkat daerah yang ada di Jawa Barat,” jelas Linda.

Pembicara kedua, Gubernur Banten diwakili oleh Kepala Bappeda Banten, Muhtarom menyampaikan bahwa Bapak Gubernur ingin agar teman-teman peneliti bisa memberikan sumbangsihnya terkait dengan pembangunan provinsi Banten.

Banten hampir memiliki segalanya dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Gunung, pantai yang luas, perkebunan yang luas, perikanan, pusat-pusat kajian teknologi, objek wisata agar dapat dikelola dengan baik. “Pengelolaan ini tidak bisa dilakukan secara optimal ketika kita tidak punya dasar yang bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan,” kata Gubernur Banten melalui Kepala Bappeda.

Pengelolaan potensi alam harus dilakukan melalui riset atau hasil penelitian. “Oleh karena itu keberadaan tim peneliti menjadi sangat penting yang berjalan bersama dengan pemerintah provinsi dengan lima misinya, yaitu tata kelola, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi,” urainya.

“Ketika hasil penelitian secara akurat dapat diandalkan, maka lebih mudah dalam menangani permasalahan-permasalahan pembangunan yang untuk kesejahteraan masyarakat,” tutup Muhtarom. (har/ ed. adl)

ZONA INTEGRITAS